Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Memfungsikan Pasar Modern Sorek di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

  • Elvira Dwi Ningrum Universitas Riau
  • Hasim As’ari Universitas Riau
Keywords: Accountability, Regional Government, Modern Market

Abstract

Local Government Accountability is one of the indicators in realizing Good Governance or good governance. The background of this research is the emergence of indications of the phenomenon, namely the Sorek modern market which has not been managed and functioned properly, this shows that the accountability of the Pelalawan Regency government has not been maximized. This study aims to determine the accountability of the Pelalawan District Government in the functioning of the Sorek modern market and to determine the factors that hinder the accountability of the Pelalawan District Government in the functioning of the Sorek modern market. This study uses a purposive sampling technique with a qualitative descriptive approach with case study methods and the required data, both primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation, for further analysis. This study uses the dimensions of accountability according to GS Koppell. The results of this study indicate that: first, the accountability of the local government of Pelalawan Regency in the functioning of the Sorek modern market in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency has not run optimally, because there has been no real action from third parties. and the Pelalawan District Government. Second, the inhibiting factors in implementing the policy are communication between local governments and third parties, cooperation partners, and the inaccuracy of local government strategies.

Keywords: Accountability, Regional Government, Modern Market

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afrizal, A. (2018). Responsivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru Tahun 2015. JOM FISIP, 5(1), 1–10.

Amerieska, S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kemitraan Bisnis PT PLN (Studi Kasus Pada Kemitraan PT. PLN dengan AKLI Wilayah Kota Malang). Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 3(2), 1–14. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/111532-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf

Andriyanto, F., & Purnaweni, H. (2015). Analisis Stakeholders dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–7.

Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014. 1(6), 1–14.

Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual, 6(2), 334–344.

Cresweel, john w. (2015). Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset. International Journal of Physiology, 3(1), 674. Retrieved from www//compas.com

GS Koppell, J. (2005). Pathologies of Accountability : ICANN and the Challenge of “ Multiple Accountabilities Disorder .” Public Administration Review, 65(1), 94–108.

Hanafi, M. (2015). Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. Managemen, 1(1), 66. Retrieved from http://repository.ut.ac.id/4533/1/EKMA4116-M1.pdf

Hasan, W. A. (2019). Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 2(1), 27–38. https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1.252

Hayat. (2018). Buku Kebijakan Publik (pertama). Malang, Jawa Timur: Intrans Publishing.

Ivanovich Agusta. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. In Jurnal Studi Komunikasi dan Media (Vol. 02).

Joniarta, W. (2019). Responsivitas Kebijakan Lokal Dalam Menghadapi Dinamika Sosial. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(1), 103–113.

K. Haris, O. (2015). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan. Yuridika, 30(1), 26. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879

Kabupaten Pelalawan Dalam Angka. (2020).

Kasmila. (2019). Akuntabilitas Administrasi Kependudukan Di kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. 1–12.

Kawengian, K., Mingkid, E., & T. Pantow, J. (2017). Peranan Komunikasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung (Studi Pada Pemerintah Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur). E-Journal Acta Diurna, VI(2).

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(11), 1–15.

Lutfia, L., & Zanthy, L. S. (2018). Analisis Kesalahan Menurut Tahapan Kastolan Dan Pemberian Scaffolding Dalam Menyelesaikan Soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Journal On Education, 01(03), 396–404.

Meutia, E. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( ILPPD ) Kota Padang Panjang. 01(01).

Mustafa, D. (2015). Tanggung Jawab dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar). Jurnal AdministrasiPublik, 5(1), 80–92.

Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 10(1), 51–61.

Paranoan, S. (2015). Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. (2004), 214–223.

Raba, M. (2020). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi.

Ramdhani, D. (2018). Peran keutamaan organisasi dan akuntabilitas publik dalam memengaruhi kinerja sektor publik di organisasi perangkat daerah propinsi banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 11(2), 208–228.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah, 17(33), 81–95.

Rorimpandey, A., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Accountability, 5(2), 168. https://doi.org/10.32400/ja.14433.5.2.2016.168-177

Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 9–18.

Sudrajat, A. R., Sumaryana, A., Buchari, R. A., & Tahjan, T. (2018). Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 6(1), 53. https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1600

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut ). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan UMKM, 2(1), 52–66.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 19(1), 1–16.

Zawawi, M. (2016). Model Akuntabilitas Kinerja SKPD dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 1(1), 8–13.

Published
2021-09-18
How to Cite
Ningrum, E., & As’ari, H. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Memfungsikan Pasar Modern Sorek di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 2(2), 19-38. https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i2.p19-38