Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan
Abstract
The public service sector is a reflection of the governance of a government. Poor public service delivery will certainly disrupt the stability of government administration because it will affect the level of public trust in the government. The Pekalongan Regency Government created an e-government-based public complaint service system called the Regent's Report, as an effort to improve public services. This study aims to evaluate the implementation of the Regent's Report complaint system in Pekalongan Regency and to find out the factors that influence the implementation of the Regent's Report complaint system in Pekalongan Regency. This research is a qualitative descriptive study. The results of this study indicate that the Evaluation of the Regent's Report complaint system was carried out by reviewing William Dunn's evaluation theory, among others; effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. The Pekalongan Regency Government should increase the leveling and responsiveness points because it was found that the majority of the people did not know about the Regent's Report complaint system. The factors that influence the implementation of the district head's report complaint system consist of supporting factors, namely e-government-based systems and adequate infrastructure, and inhibiting factors, namely budget, human resources and implementation standard guidelines.
Downloads
References
Hasibuan. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Holle, Erick S. 2011. “Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service.” Sasi 17(3):21. doi: 10.47268/sasi.v17i3.362.
Indrajit, Eko. 2006. Elektronik Government "Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Publisher.
Indrajit, R., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2005). Electronic Government in Action. Yogyakarta: Andi Publisher Yogyakarta.
Listriyanti Palangda, J. M. D. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 1(2), 273–287.
Ningtyas, I. S. (2020). Pengaruh efektivitas penanganan pengaduan terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(1), 119–129.
Nugroho, A. H., & Setiyono, B. (2015). Evaluasi Prinsip Good Environmental Governance (Geg) Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kendal. Journal of Politic and Government Studies, 4(3), 1–10.
Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik). Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
Nurjanah, A., Dyah, M., & Kasiwi, A. N. (2021). The Use of Artificial Intelligent in Disaster Communication between Government and Society through E-Government in North Lombok. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 717(01), 012038.
Rohman, A., & Larasati, D. C. (2020). Standar pelayanan publik di era transisi New Normal. Reformasi, 10(2), 526138.
Sanusi, D., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik Di Universitas Puangrimaggalatung Sengkang. Journal Governance and Politics (JGP), 1(2), 95–110.
Saragih, I. (2017). Implementasi Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Di Dinas Kebersihan Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Tasyah, A., Lestari, P. A., Syafira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Administrasi, 18(02), 44–56.
Wahyuningsih, D., & Purnomo, E. P. (2020). Studi komparasi: penerapan e-government di Korea Selatan dan Indonesia. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 5(2), 37.

Copyright (c) 2023 PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang naskahnya diterbitkan harus menyetujui ketentuan sebagai berikut;
- Hak publikasi atas semua materi naskah yang diterbitkan dipegang oleh dewan penyunting dengan sepengatahuan penulis.
- Ketentuan legal formal untuk akses digital Jurnal Public Policy tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution Sharealike (CC BY SA) yang berarti Jurnal Public Policy berhak menyimpan, mengalih media/mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan naskah tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.
- Naskah yang dipublikasikan bersifat open access untuk tujuan penyebarluasan hasil penelitian. Selain tujuan tersebut, dewan penyunting tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum hak cipta.